SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Tersusunya dokumen program pembangunan daerah | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen pelaporan | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 50 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan | Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 50 | 5.00 | 5.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Evaluasi capaian kinerja BUMD dan BLUD triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan kajian Perubahan Bentuk Badan Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara dan Penyusunan Naskah Akademik Draft Raperda terkait hal tersebut. | Tertib administrasi berupa laporan triwulanan dari BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 50 | 12.00 | 12.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung oleh ; 1. Tersusunnya laporan mingguan terkait inflasi daerah 2. Terlaksananya monitoring data harga dan ketersediaan Kepokmas di Kabupaten Banjarnegara. 3. Terlaksananya Gerakan Pangan Murah sebagai upaya stabilisasi ketersediaan dan harga pangan. 4. Mendampingi operasi pasar dari Bulog 5. Penyaluran bantuan pangan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) kepada 101.402 KK di 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara | "Update informasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait" | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air | Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA | Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 50 | 4.00 | 0.00 | Aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya cakupan rumah layak huni bagi MBR | Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi MBR | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/ Terlegalisasi | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah izin yang di terbitlkan | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 22 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | Hektar | ||||||||
| Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
| Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman kumuh yang ditata | Meningkatnya penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | 22 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase penanganan rumah korban bencana | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 22 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
| Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Tersedianya data penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | Meningkatnya persentase penanganan rumah korban bencana | Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||||
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh | Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 22 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||
| Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja DPKPLH | Nilai AKIP DPKPLH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Terbayarnya Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | Orang | ||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah peket bahan logistik kantor yang disediakan | 22 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunnya yang dipelihara / direhabilitasi | 22 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 22 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pwndukung gedung kantor | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 22 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 22 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerntahan daerah | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 22 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Tersedianya dokumen pelaporan yang disusun | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah | Terselenggaranya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||