SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | 9.00 | 9.00 | Memaksimalkan koordinasi tim SAKIP internal dan konsultasi dengan atasan | 100.00 | Dokumen | |
| Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 14 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 14 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan | Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah | Termanfaatkannya tanah Pemkab | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | 8 | 200.00 | 100.00 | Pada tahun 2024 sertifikat yang telah terbit sebanyak 269 sertifikat ( 312.584 m2),sampai dengan akhir 2024 luas tanah Pemkab yang telah bersertikat adalah 6.931.120 m2 atau 71.30% dari total luas tanah Pemkab 9.720.339 m2 | Koordinasi dengan ATR/BPN | 50.00 | Laporan |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | 8 | 2.00 | 2.00 | Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan berupa pembayaran premi asuransi terhadap aset Pemkab berupa 11 pasar dan 54 unit kendaraan milik pemkab. Banjarnegara. Pengamanan BMD merupakan mandatory dari PP tentang pengelolaan aset pemerintah.- | - | 100.00 | Angka | ||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | 8 | 312.00 | 312.00 | Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD diprioritaskan pada proses penghapusan BMD, sampai dengan tahun 2024 telah terbit 94 keputusan untuk penghapusan BMD. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Tersusunnya dokumen SSH | Penyusunan Standar Harga | Jumlah SSH yang disusun | 8 | 2.00 | 2.00 | 2 dok SSH dan ASB telah tersedia untuk penyusunan dokumen penganggaran tahun anggaran 2025 | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | 8 | 36.00 | 36.00 | Pelaksanaan rekonsiliasi data antar pengurus barang dengan petugas akuntansi, sinkronisasi data akuntansi pada neraca barang dengan data laporan BMD yang ada pada pengurus barang OPD dengan di terbitkan Berita Acara Rekonsiliasi, yang akan dikompilasi menjadi Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten. | - | 100.00 | Laporan | ||||||
| Persentase penyerapan belanja APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | 12 dokumen pengelolaan kas daerah yang tersedia tahun 2024 yang tersedia atau tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. | - | 100.00 | Angka | |
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 8 | 13.00 | 13.00 | 13 laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga atau capaian kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 8 | 5.00 | 15.00 | Realisasi serapan dana transfer yang masuk ke kas daerah sampai dengan tahun 2024 terserap 98,42% atau Rp. 1.760.191.073.150,00 dari pagu Rp. 1,788.511.938.000,00 yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat (DAU, DBH, Dak Fisik dan DAK Non Fisik,DD) serta pendapatan transfer Hibah. dari jenis pendapatan transfer yang masuk ke daerah serapan yang paling kecil adalah DID sebesar 50% dari pagu 11,6 M terserap 5,8M, untuk transfer hibah terserap 86,28% dan DAK Fisik terserap 88,24% untuk DBH,DAU,DD terserap 100% Sebagai faktor pendukung adalah selalu berkoordinasi terkait transfer dana dari pusat dan perubahan regulasi terkadang menjadi kendala karena harus kita pahami dulu. | - | 300.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota | 8 | 44.00 | 44.00 | Pembinaan penatausahaan keuangan daerah dilakukan kepada semua OPD | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD | 8 | 4.00 | 4.00 | dokumen hasil pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2024 berupa Laporan Realisasi dan Anggaran yang memuat realisasi pendapata dan realisasi belanja pada APBD Pemerintah Kab. Banjarnegara telah tersusun. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | 8 | 44.00 | 44.00 | 44 Laporan Keuangan SKPD telah disusun dan telah terkompilasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta telah diaudit oleh tim BPKP Prov jateng dengan hasil opini WTP | - | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 8 | 2.00 | 2.00 | Dokumen Perda dan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disusun. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah disusun setiap bulan berupa buku kas bulanan yang memuat rincian semua pendapatan dan pengeluaran kas daerah. Sumber pendapatan yang tidak jelas terkadang menjadi penghambat dalam proses penyusunan BKU. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | 8 | 4.00 | 4.00 | Laporan pelaksanaan APBD triwulanan tahun 2024 diantaranya terdiri dari Laporan Realisasi dan Anggaran Triwulan 1-3 tahun 2024 dan lapaoran tahunan yang terealisasi pendapatan daerah sebesar 97,37% atau Rp. 2.317.760.828.036,00 dari target Rp. 2.380.430.377.000,00 dan belanja daerah sebesar 96,33% atau Rp. 2.343.842.040.332,00 dari pagu sebesar Rp. 2.433.099.167.000,00 | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | 8 | 4.00 | 4.00 | 4 dokumen hasil pengelolaan tuntutan perbendaharan dan kerugian daerah telah disusun. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 8 | 1.00 | 1.00 | Pelaksanaan kegiatan pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah capaian 0% karena pemerintah kab. Banjarnegara sampai saat ini tidak melakukan pinjaman kemanapun. | - | 100.00 | Laporan | |||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 8 | 4.00 | 4.00 | Penyaluran bantuan keuangan telah merealisasikan penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 287,83 M ADD 117,5 M dan TMMD & Karya Praja sebesar 3,966 M. Bant Keu Desa Rp.31,26 M,PIK 8 M PBB tercepat 960 Jt. Penyerapan secara keseluruhan sebesar 99,86% atau Rp.449.557.726.000,00 dari pagu Rp.450.147.726.000,00 | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | 8 | 4.00 | 4.00 | Pengelolaan dana bagi Hasil Kab/Kota telah terealisasi untuk membayaran pada CV. Cagar Budaya sebesar Rp.939 jt ( kurang bayar tahun 2023 ) dan pembayaran pada PT. Palawi sebesar 3,218 M. bagi hasil kepada desa yang lunas PBB, secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.873.797.500,00 atau 97,53% | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | 8 | 4.00 | 4.00 | Pengelolaan Dana Darurat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, secara serapan keuangan teralisasi sebesar Rp.7.819.955.344,00 dari pagu Rp.9.000.000.000,00 atau 86,88% | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Pesentase Pertumbuhan PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | 8 | 5.00 | 5.00 | Telah dilaksankan sosialisasi beberapa raperbup tentang pengelolaan pajak daerah seperti : 1) Raperbup tentang tatacara pemungutan pajak daerah; 2) raperbup tentang penghitungan pajak reklame; 3) raperbup tentang penghitungan DBH kepada desa. | - | 100.00 | Dokumen | |
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 8 | 4.00 | 4.00 | FGD dilaksanakan setiap triwulan bersama para Wajib Pajak terkait elkektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah | - | 100.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah | 8 | 750.00 | 750.00 | Layanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan antara lain PBJT Hotel,PBJT Hiburan, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet,PBJT Parkir, PBJT Listrik, PBJT makanan dan Minuman, MBLB. | - | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi kepada Wajib Pajak serta pembinaan kepada OPD pengelola pendapatan | - | 100.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Monitoring, evaluasi dan motivasi pada seluruh perangkat kecamatan dan desa agar pembayaran/pelunasan pajak daerah lebih awal/tidak melampaui batas waktu serta minimalisir penyalahgunaan setoran pajak (PBB) dari para petugas pemungut. masih ada penyalahgunaan setoran pajak (PBB) dari petugas pemungut untuk kepentingan pribadi. | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Sejak bulan Januari sampai dengan desember 2024 telah dilakukan pendataan obyek dan subyek pajak baik dilakukan secara pendataan pasif maupun pendataan aktif, sebanyak 400000 OP/SP telah berhasil dilakukan pendataan. Maksud dan tujuan pendataan antara lain mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 serta OP/SP pajak lainnya dalam rangka optimalisasi realisasi PAD | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Penerbitan SPPT pajak yang kemudian didistribusikan kepada Wajib Pajak melalui perangkat kecamatan maupun perangkat desa/lurah. Dilanjutkan monitoring gan evaluasi atas pendistribusian SPPT. | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Dokumen pemeriksaan dan pengendalian serta pengawasan pajak yang tersedia sebanyak 12 dokumen | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 8 | 12.00 | 12.00 | Dalam rangka optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah, yang salah satu unsurnya adalah realisasi pajak daerah. Bagaimana pajak daerah akan meningkat adalah dengan dilaksanakannya pengolahan, pemeliharaan dan pengolahan basis data. Pengolahan data dilakukan dalam rangka pemutahkiran data, hal ini karena masih terdapat data WP yang berubah namun belum dilaporkan. sehingga basis data harus selalu diupdate dan dimutakhirkan dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah. | - | 100.00 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 8 | 14,000.00 | 14,000.00 | Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi serta meningkatnya perekonomian masyarakat, perhubungan dan komunikasi.Kendala yang dihadapi adalah masih rendhnya kesadran masyarakat dalam melaporkan setiap kali ada perubahan data. | - | 100.00 | Orang | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | 8 | 738.00 | 738.00 | Pengadaan sarana prasarana pajak daerah ( blangko SPPT) direalisasikan diakhir tahun anggaran sesuai waktu kebutuhan. | - | 100.00 | Unit | ||||||
| Meningkatnya PAD | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | 8 | 4.00 | 4.00 | Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dilaksanakn melalui sosialisasi kepala kepala desa/lurah beserta perangkatnya dan wajib pajak. | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| ketepatan waktu penetapan APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | 8 | 2.00 | 2.00 | Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 telah disusun sebagai pedoman penyusunan RAPBD. | - | 100.00 | Dokumen | |
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 8 | 2.00 | 2.00 | Terbitnya Perda Nomor 14 tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD | 8 | 2.00 | 2.00 | Terbitnya Perda Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun | 8 | 2.00 | 2.00 | Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi | 8 | 44.00 | 2.00 | Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD perubahan tahun 2024 telah dilaksanakan selama 6 hari pada semua OPD secara terjadwal. | - | 4.55 | Dokumen | ||||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Terverifikasinya RKA SKPD | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi | 8 | 44.00 | 44.00 | Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD tahun 2025 telah dilaksanakan selama 6 hari pada semua OPD secara terjadwal | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota | 8 | 44.00 | 44.00 | Pembinaan penganggaran daerah dilaksanakan pada semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka tertib administrasi dalam penyusun penganggaran di OPD | - | 100.00 | orang | ||||||
| Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah | Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 8 | 44.00 | 44.00 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dilakukan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporannya. | - | 100.00 | orang | |||
| Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai | Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Meter | ||||||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Tersedianya sarana dan prasarana irigasi | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab. / kota | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan dalam kondisi baik | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pelebaran Jembatan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pembangunan Jalan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pembangunan Jembatan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Terpeliharanya jalan secara berkala | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala | 18 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | Kilo Meter | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Terpeliharanya jembatan secara berkala | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala | 18 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Tersedianya leger jalan | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan | 18 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Kilo Meter | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Tergantikannya jembatan yang sudah rusak | Penggantian Jembatan | Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian | 18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Tersedianya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian. | 18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Terlaksananya rehabilitasi jalan | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | 18 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | Kilo Meter | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Rehabilitasi Jembatan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Terekonstruksinya jalan | Rekonstruksi Jalan | Panjang jalan yang direkonstruksi | 18 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | Kilo Meter | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang jalan dan jumlah jembatan yang di survey kondisinya | 18 | 938.65 | 0.00 | 0.00 | Kilo Meter | ||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Meter | ||||||||
| Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||