SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Level kapabilitas APIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0.00 | 0.00 | ara calon peserta diklat/ bimtek belum mendapatkan undangan untuk mengikutinya | Monitoring berkala | 0.00 | Angka |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0.00 | 0.00 | Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan | Monitoring berkala | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9.00 | 48.00 | Pelaksanaan diklat secara tatap muka belum dilaksanakan | Monitoring berkala | 533.33 | Angka | ||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 7.00 | 100.00 | Pembayaran honor pelaksana penatausahaan keuangan SKPD tepat waktu | 1,428.57 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.00 | 25.00 | Telah disusun Laporan Bulanan | Penyususunan database target dan monitoring bulanan | 625.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43.00 | 86.00 | Terdapat ASN yang sudah purna | Pemutakhiran Data Pegawai | 200.00 | Angka | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8.00 | 100.00 | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana | Monitoring berkala | 1,250.00 | Angka | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 1.00 | 0.00 | Pemeliharaan bangunan gedung kantor belum dilakukan | Monitoring berkala | 0.00 | Angka | |||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.00 | 100.00 | Pemeliharaan pembayaran pajak kendaraan dinas lapangan belum dilakukan | Monitoring berkala | 10,000.00 | Angka | ||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1.00 | 0.00 | emeliharaan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan belum dilakukan | Monitoring berkala | 0.00 | Angka | ||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2.00 | 0.00 | Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dilakukan secara rutin | Monitoring berkala | 0.00 | Angka | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50.00 | 100.00 | Penunjukkan Pejabat Pengadaan belum dilakukan | Monitoring berkala | 200.00 | Angka | |||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1.00 | 100.00 | 10,000.00 | Angka | ||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10.00 | 60.00 | Penunjukkan Pejabat Pengadaan belum dilakukan | Monitoring berkala | 600.00 | Angka | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 100.00 | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana | Monitoring berkala | 3,333.33 | Angka | |||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 100.00 | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana | Monitoring berkala | 3,333.33 | Angka | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.00 | 2.00 | Dokumen Perencanaan telah disusun | Dokumen disusun cukup dan tepat | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.00 | 3.00 | Telah disusun Laporan OPD berupa LKjIP, LPPD, dan LK SKPD | Penyususunan database target | 150.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1.00 | 33.00 | Sudah dilakukan Fasilitasi Pemenuhan Dokumen Pendukung Area Intervensi pada MCP KPK Tahun 2024 | Perubahan PKPT guna mengakomodirPemenuhan Dokumen Pendukung Area Intervensi pada MCP KPK Tahun 2024 | 3,300.00 | Angka | ||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 5.00 | 39.00 | Sudah dilakukan Pendampingan Perluasan Desa Anti Korupsi, Pelaksanaan BTT Bencana Kekeringan dan Fasilitasi penggunaan aplikasi SIPHP | Optimalisasi fasilitasi pengawasan berupa pendampingan | 780.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 15.00 | 0.00 | Belum ada kegiatan | Melaksanakan sesuai jadwal | 0.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 0.00 | 59.00 | Sudah dilaksanakan Pendampingan Penerapan Manjamen Risiko PerangkatDaerah dan Evaluasi Penerapan RTP | Optimalisasi fasilitasi pengawasan berupa pendampingan | 0.00 | Angka | ||||
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Tersusunnya dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1.00 | 100.00 | Telah terbit Program Kerja Pengawasan Intern dan Usulan Perubahannya | Perbaikan sistem perencanaan | 10,000.00 | Angka | |||
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP | 0.00 | 31.00 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pemeriksaan internal (BPKP, Itprov, dan Inskab) dan eksternal (BPK RI) | Membangun aplikasi berbasis IT dalam penatausahaan bukti tindak lanjut secara digital | 0.00 | Angka | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Pengawasan Desa | Pengawasan Desa | Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa | 7.00 | 29.00 | Pengawasan pada Pemerintah Desa mencapai target, karena terdapat perubahan susunan tim yang memungkinan penugasan secara bersamaan | Perlu penyesuaian target dan peningkatan keandalan perencanaan | 414.29 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 0.00 | 0.00 | Belum ada kegiatan | Melaksanakan sesuai jadwal | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 2.00 | 95.00 | Tedapat penambahan jumlah auditi karena jumlah sampel Kas opname diperbanyak | Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan | 4,750.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 2.00 | 100.00 | Terdapat pergeseran jadwal pelaksanaan audit kinerja karena adanya penugasan mandatory | Usulan perubahan jadwal pelaksanaan PKPT | 5,000.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja | 5.00 | 20.00 | Reviu atas LPPD dan LKjIP TA 2023 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | Perlu penyesuaian target dan peningkatan keandalan database | 400.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 0.00 | 100.00 | Reviu atas LKPD dan LK BLUD TA 2023 | Perlu penyesuaian target dan peningkatan keandalan database | 0.00 | Angka | ||||
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3.00 | 167.00 | Penugasan pengawasan bersifat mandatory yang belum tercantum dalam PKPT | Mengalokasikan personil pengawasan dan waktu untuk penugasan Non PKPT | 5,566.67 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 1.00 | 0.00 | Tidak ada penugasan pengawasan terkait perhitungan kerugian negara | Monitoring berkala | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | Nilai SAKIP OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24.00 | 18.00 | Telah menyusun dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan sampai dengan triwulan I | Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan pada bidang untuk pelaksanaan tahun 2024 | 75.00 | Angka |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 30.00 | 24.00 | Telah tersusunnya laporan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola Keuangan sampai dengan Triwulan I | Meningkatkan disiplin pegawai dalam penandatanganan dokumen gaji dan tunjangan untuk tahun 2024 | 80.00 | Orang | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 24.00 | 24.00 | Telah dipenuhinya bahan bacaan/informasi sampai dengan triwulan I | Menginventarisir kebutuhan bahan bacaan di tahun 2024 | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 35.00 | 25.00 | Telah terpenuhinya bahan logistik kantor sampai dengan triwulan I | Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik di tahun 2024 | 71.43 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | 20.00 | 30.00 | Telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan triwulan I | Menginventarisir kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk tahun 2024 | 150.00 | Angka | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 24.00 | 24.00 | Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas gedung sampai dengan triwulan I | Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap bangunan gedung, agar lebih cepat ditangani untuk fasilitas yang mengalami kerusakan pada tahun 2024 | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 24.00 | 24.00 | Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas roda 4 beserta pembayaran pajaknya tepat waktu sampai dengan triwulan I | Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap kendaraan yang perlu dirawat serta pajaknya agar bisa dibayarkan tepat waktu di tahun 2024 | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 24.00 | 24.00 | Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kantor sampai dengan triwulan I | Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap sararan dan prasarana yang perlu pemeliharaan pada tahun 2024 | 100.00 | Angka | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kominfo | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 100.00 | 80.00 | Telah tersedianya sarana prasarana gedung kantor berupa laptop | Menginventarisir dan mendata kebutuhan akan sarana dan prasarana pegawai yang sesuai standar kebutuhan pada tahun 2024 | 80.00 | Angka | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kelancaran operasional kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 30.00 | 24.00 | Terbayarnya Listrik dan telepon sampai dengan triwulan I | Melakukan pembayaran listrik dan telepon tepat waktu pada tahun 2024 | 80.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tenaga pendukung operasional kantor (PTT,THL) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 24.00 | 24.00 | Terpenuhinya pembayaran gaji PTT (2) dan THL (8) sampai dengan triwulan I | Meningkatkan koordinasi dengan pegawai PTT/THL terkait pembayaran gaji tiap bulan di tahun 2024 | 100.00 | Angka | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45.00 | 30.00 | Telah tersusunnya dokumen perencanaan sampai dengan triwulan I | Peningkatan koordinasi antara sekretariat selaku pengumpul data dengan bidang-bidang pada penyusunan dokumen di tahun 2024 | 66.67 | Dokumen | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SAKIP OPD | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60.00 | 30.00 | Telah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi laporan kinerja sampai dengan triwulan I | Peningkatan koordinasi antara sekretariat selaku pengumpul data dengan bidang-bidang pada penyusunan laporan realisasi kegiatan di tahun 2024 | 50.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 25.00 | Pada Triwulan I mencapai 13 dokumen , yang terdiri Laporan SPJ GU, LS Gaji dan TPP | Kesesuaian antara target kinerja dengan anggaran kas yang disusun | 833.33 | Angka |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16.00 | 25.00 | Jumlah ASN yang dibayarkan pada Triwulan I sejumlah 16 orang | Kesesuaian antara target kinerja dengan anggaran kas yang disusun | 156.25 | Angka | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0.00 | 25.00 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kerjasama Tim,SDM dan Sarana yang terpenuhi | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0.00 | 25.00 | Terealisasinya Penyusunan Dokumen RKA dan DPA | Kerjasama Tim,SDM dan Sarana yang terpenuhi | 0.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 0.00 | 25.00 | Kesadaran Masyarakat Wajib pajak dan sinergi yang baik antara petugas penarik pajak | Adanya anggaran yang disediakan untuk Tim petugas penarik pajak | 0.00 | Angka | ||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0.00 | 25.00 | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sawangan | Kesesuaian antara target kinerja dengan anggaran kas yang disusun | 0.00 | Angka | ||
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0.00 | 25.00 | Adanya sinergi yang baik anatara TNI,POLRI dan Pimpinan Wilayah dalam menjaga kondusifitas wilayah | Kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan | 0.00 | Angka | |||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | ||||||||||||||||