SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Nilai SAKIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.00 | 9.00 | Telah disusun dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan capaian kinerja | Memaksimalkan koordinasi tim SAKIP internal dan konsultasi dengan atasan | 100.00 | Dokumen |
| Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara (Nilai) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan barang milik daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0.00 | 0.00 | Penyusunan Laporan telah dilaksanakan | Penyampaian pada atasan langsung untuk menentukan pola komunikasi dan koordinasi yang bisa di sepakati bersama | 0.00 | Angka | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.22 | 1.42 | Dokumen tersusun dan memenuhi syarat administrasi | 116.39 | Angka | ||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 75.00 | 0.00 | Penyusunan dokumen belum dilaksanakan | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan | Persentase pelayanan administrasi keuangan terpenuhi | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.00 | 0.00 | "Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, ALporan Keuangan, dan CALK Penyusunan dokumen laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun bel | "Pertemuan diagendakan tiap bulan dengan diadakan desk melengkapi dokumen/bukti kegiatan desk per bulan diharapkan dapat mempercepat laporan bulanan dan semesteran serta akhir tahun Kerjasama aplikasi eblud dan laporan manual serta simda" | 0.00 | Angka | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2.00 | 2.00 | telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 4.00 | 4.00 | telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.00 | 0.00 | Dokumen dan catatan pemeliharaan tersedia sesuai dengan usulan | Menyusun skala prioritas | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0.00 | 0.00 | Dokumen dan catatan pemeliharaan tersedia sesuai dengan usulan | Menyusun skala prioritas | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4.00 | 4.00 | telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | |||||
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan | Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 3.00 | 3.00 | Laporan epuskesmas setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.00 | 0.00 | Laporan POK tiap bulan | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Kualitas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel | Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang handal, Realible dan measurable sebagai bahan pengambilan keputusan | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 | 6.00 | "Penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024 dan 2025 telah tersusun yaitu dokumen rancangan awal renja, rancangan renja, rkt, iku, pk, rencana aksi Penyusuanan dokumen laporan ikhtisar capaian kinerja telah disusun yaitu lkjip, lkpj, lppd, spm, ekppd, sa | "Advokasi aplikasi e simpel seksi/bidang melaksanakan monev internal sebelum monev tingkat dinas (sertakan bukti ) melengkapi dokumen/bukti kegiatan pra monev diharapkan menganalisis capkin secara mendalam " | 200.00 | Angka | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.00 | 4.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | ||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan logistik | Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Penyusunan dokumen penyediaan bahan logistik kantor telah di laksanakan sesuai dengan pengajuan NPD dan rincian belanja | Melengkapi dokumen SPJ dan bukti dukung | 100.00 | Angka | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | akan dilaksanakan selesai di TW 2-3 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4.00 | 4.00 | telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan BMD Disediakan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | akan dilaksanakan selesai di TW 2-3 | 0.00 | Angka | |||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Penyusuna dokumen penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik telah di laksanakan sesuai dengan tagihan s.d bulan maret | Melengkapi dokumen SPJ dan bukti dukung | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana | Meningkatkan Pengelolaan pemenuhan penyediaan jasa penunjang | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4.00 | 4.00 | telah dilaksanakan | 100.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah | Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat | Termanfaatkannya tanah Pemkab | Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota | 50.00 | 1.00 | Pelaksanaan kegiatan ini adalah fasilitasi proses pensertifikatan tanah milik pemkab. Realisasi terbitnya sertifikat tanah sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 baru tercapai 1 buah sertifikat dengan luas bidang 2.254 m2. Pengukuran pendataan dan pendaftara | - | 2.00 | Laporan |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah | 2.00 | 2.00 | Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan berupa pembayaran premi asuransi terhadap aset Pemkab berupa 11 pasar dan 54 unit kendaraan milik pemkab. Banjarnegara. Pengamanan BMD merupakan mandatory dari PP tentang pengelolaan aset pemerin | - | 100.00 | Angka | ||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah | 9.00 | 9.00 | Pelaksanaan rekonsiliasi data antar pengurus barang dengan petugas akuntansi, sinkronisasi data akuntansi pada neraca barang dengan data laporan BMD yang ada pada pengurus barang OPD dengan di terbitkan Berita Acara Rekonsiliasi, yang akan dikompilasi me | kerjasama yang baik dari seluruh pengurus barang dan petugas akuntansi OPD se Kab. | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD | 78.00 | 78.00 | 54 laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD yang tersedia atau capaian sebesar 69,23% | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD | Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD | Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun | Tersusunnya dokumen SSH | Penyusunan Standar Harga | Jumlah SSH yang disusun | 1.00 | 1.00 | Dokumen Standar harga telah disusun sebagai pedoman dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2025 | - | 100.00 | Angka | ||||
| Persentase penyerapan belanja APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | 1.00 | 1.00 | - | - | 100.00 | Angka | |
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 3.00 | 3.00 | laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah disusun setiap bulan berupa buku kas bulanan yang memuat rincian semua pendapatan dan pengeluaran kas daerah. Sumber pendapatan yang tidak jelas terkadang menjadi penghambat dalam proses penyusunan BKU. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi | 44.00 | 44.00 | Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sudah dan sedang berjalan, untuk triwulan 1 tahun 2024 telah dilaksanakan konsilidasi data dari semua OPD untuk di susun menjadi Laporan realisasi Anggaran kabupaten triwulan 1 tahun anggarn 2024. Pelaksanaan penatausa | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | 1.00 | 1.00 | Laporan pelaksanaan APBD pada triwulan 1 tahun 2024 diantaranya terdiri dari Laporan Realisasi dan Anggaran Triwulan 1 tahun 2024 yang pada triwulan 1 terealisasi pendapatan daerah sebesar 16,55% atau Rp. 380.303.809.596,00 dari target Rp. 2.297.281.861.0 | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu | Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah | Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan | Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Angka | ||||
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 3.00 | 3.00 | Dokumen pengelolaan kas daerah yang tersedia berupa buku kas bulanan, sumber dana yang kurang jelas dalam rekening koran terkadang menjadi penghambat dalam penyusunan Buku Kas bulanan. | Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Bank Jateng | 100.00 | Angka | |||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1.00 | 1.00 | Realisasi penyerapan dana transfer sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 tercapai Rp. 325.154.949.470,00 atau serapan 16,82% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.932.885.167.000,00. Pendapatan transfer yang sudah terserap berupa pendapatan transfer dari pemerin | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD | 1.00 | 1.00 | dokumen hasil pengendalian pelaksanaan APBD triwulan 1 Tahun 2024 berupa Laporan Realisasi dan Anggaran yang memuat realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada APBD Pemerintah Kab. Banjarnegara | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 3.00 | 3.00 | 3 laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga atau capaian kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu | Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota | 44.00 | 44.00 | - | - | 100.00 | Angka | ||||
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Laporan | |||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 1.00 | 1.00 | Penyaluran bantuan keuangan telah merealisasikan penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 81,376 M, ADD 35 M dan TMMD sebesar 781 juta. Penyerapan secara keseluruhan sebesar 26,87% dari pagu belanja Rp.436.917.836.000,00 | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak | 1.00 | 1.00 | Realisasi pengelolaan dana darurat sampai triwulan 1 tahun 2024 secara keuangan tercapai 59,45% atau Rp. 4,755 M dari pagu anggaran sebesar 8 M. Realisasi ini diperuntukan dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Banjarnegara. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi | Persentase Serapan dana transfer ke daerah | Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah | Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan | Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota | 1.00 | 1.00 | Pengelolaan dana bagi Hasil Kab/Kota telah terealisasi untuk membayaran pada CV. Cagar Budaya sebesar Rp.939 jt ( kurang bayar tahun 2023 ) dan pembayaran pada PT. Palawi sebesar 3,218 M. Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar 25,94% dari pagu angg | - | 100.00 | Angka | ||||
| Pesentase Pertumbuhan PAD | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Unit | |
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah | 3.00 | 3.00 | Penerbitan SPPT pajak yang kemudian didistribusikan kepada Wajib Pajak melalui perangkat kecamatan maupun perangkat desa/lurah. Dilanjutkan monitoring gan evaluasi atas pendistribusian SPPT. | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. | 1.00 | 1.00 | 1 Dokumen hasil analisa pajak daerah atau capaian kinerja sebesar 100%,Telah dilaksankan sosialisasi beberapa raperbup tentang pengelolaan pajak daerah seperti : 1) Raperbup tentang tatacara pemungutan pajak daerah; 2) raperbup tentang penghitungan paja | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | 3.00 | 3.00 | Monitoring, evaluasi dan motivasi pada seluruh perangkat kecamatan dan desa agar pembayaran/pelunasan pajak daerah lebih awal/tidak melampaui batas waktu serta minimalisir penyalahgunaan setoran pajak (PBB) dari para petugas pemungut. masih ada penyalahgu | Sosilaisasi kepada Wajib Pajak serta monitoring dan evaluasi yang lebih intens. | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah | 3.00 | 3.00 | 3 Dokumen pemeriksaan dan pengendalian serta pengawasan pajak daearh. Yang tersedia atau capaian sebesar 100% | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 3.00 | 3.00 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi kepada Wajib Pajak serta pembinaan kepada OPD pengelola pendapatan | - | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 3.00 | 3.00 | Sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2024 telah dilakukan pendataan obyek dan subyek pajak baik dilakukan secara pendataan pasif maupun pendataan aktif, sebanyak 209 OP/SP telah berhasil dilakukan pendataan. Maksud dan tujuan pendataan antara lain meng | data WP yang belum ter update, adanya alih fungsi lahan, perkembangan NJOP karena meningkatnya perekonomian masyarakat., perhubungan dan komunikasi. | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 3.00 | 3.00 | Dalam rangka optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah, yang salah satu unsurnya adalah realisasi pajak daerah. Bagaimana pajak daerah akan meningkat adalah dengan dilaksanakannya pengolahan, pemeliharaan dan pengolahan basis data. Pengolahan data dil | sosialisasi serta monitoring ke lapangan masih terus dilaksanakan. | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah | 1.00 | 1.00 | Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dilaksanakn melalui sosialisasi kepala kepala desa/lurah beserta perangkatnya dan wajib pajak. | - | 100.00 | Dokumen | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1.00 | 1.00 | FGD dilaksanakn setiap triwulan bersama para Wajib Pajak terkait elkektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah | - | 100.00 | Laporan | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah | 200.00 | 200.00 | Layanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan antara lain PBJT Hotel,PBJT Hiburan, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet,PBJT Parkir, PBJT Listrik, PBJT makanan dan Minuman, MBLB. | - | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya PAD | Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 3,500.00 | 3,500.00 | Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi serta meningkatnya perekonomian masyarakat, perhubungan dan komunikasi.Kendala yang dihadapi adalah masih rendhnya kesadran masyarakat dalam melaporkan setiap kali ada peru | sebagai antisipasi hal tersebut BPPKAD telah melakukan penilaian pasif dan aktif. Pasif merupakan tindak lanjut atas laporan yang diberikan oleh WP sedangkan aktif merupakan pemutakhiran dengan melaksanakan langsung untuk mendapatkan keterangan, dukungan | 100.00 | Orang | ||||
| ketepatan waktu penetapan APBD | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | |
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota | 44.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | orang | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD | Tersusunnya dokumen penganggaran daerah | Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun | Terverifikasinya RKA SKPD | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | Dokumen | ||||
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran | Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu | Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah | Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara | Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 44.00 | 44.00 | Pembinaan dalam pelaksanaan SIPD dilaksanakan ke semua OPD baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaporan. Kendala yang dihadapi terkait server karena SIPD satu server induk yaitu dari kementrian dalam negeri. | - | 100.00 | orang | |||
| Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai | Jumlah kelompok P3A yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | 0.00 | 0.00 | Kontrak baru berjalan | Proses pelaksanaan dipercepat | 0.00 | Angka |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi | 25.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Proses pelaksanaan dipercepat | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya operasional unit pengelola irigasi | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Jumlah paket kegiatan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang terlaksana | 25.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana irigasi | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi | 25.00 | 0.00 | Kontrak baru berjalan | Proses pelaksanaan dipercepat | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi | Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Terwujudnya peningkatan kualitas jaringan irigasi | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan | 25.00 | 0.00 | Kontrak baru berjalan | Proses pelaksanaan dipercepat | 0.00 | Meter | ||||
| Persentase bangunan gedung pemerintah asset daerah yang memenuhi standar teknis | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 0.00 | 34.00 | Beberapa dokumen masih dalam proses penerbitan pemenuhan standar teknis | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab. / kota | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 25.00 | 0.00 | proses pengadaan barang/jasa | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis | Persentase bangunan gedung pemerintah aset daerah yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah daerah kab / kota, pemberian ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung | Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis | Terselenggaranya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 25.00 | 0.00 | proses pengadaan barang/jasa | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pelebaran Jembatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Rehabilitasi Jembatan | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | 0.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Proses pengadaan dipercepat | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pembangunan Jembatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Pembangunan Jalan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya dokumen rencana, kebijakan dan strategi Pengembangangan Jaringan Jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan layanan teknis , kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian. | 0.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya leger jalan | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan | 0.00 | 0.00 | Masih dalam masa persiapan kegiatan | Proses pengadaan dipercepat | 0.00 | Kilo Meter | ||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Tergantikannya jembatan yang sudah rusak | Penggantian Jembatan | Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Terpeliharanya jembatan secara berkala | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah jembatan yang mengalami pemeliharaan secara berkala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya dokumen kondisi jalan dan jembatan | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang jalan dan jumlah jembatan yang di survey kondisinya | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Kilo Meter | ||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Terpeliharanya jalan secara berkala | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala | 0.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Kilo Meter | ||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Terlaksananya rehabilitasi jalan | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Kilo Meter | ||||
| Meningkatnya Sarana infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan | Panjang jalan dalam kondisi baik | Terekonstruksinya jalan | Rekonstruksi Jalan | Panjang jalan yang direkonstruksi | 0.00 | 0.00 | Persiapan proses pengadaan | Proses pengadaan dipercepat | 0.00 | Kilo Meter | ||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan Sistim drainase yang memadai | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase yang memadai | Tersedianya jalan yang memiliki sistim drainase yang memadai | Panjang jalan yang memiliki trotoar dengan sistem drainase/ saluran pembuangan air | terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ rehabilitasi Sistim drainase perkotaan | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Kegiatan supervisi sistim drainase perkotaan | 25.00 | 0.00 | Kontrak baru berjalan | Proses pelaksanaan dipercepat | 0.00 | Meter | ||||
| Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen tata ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 25.00 | 0.00 | Progres penyusunan dokumen sudah sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Mengakselerasi proses penyusunan maupun inventarisir peraturan perundangan tentang tata ruang | 0.00 | Angka | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terkoordinirnya Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. / kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR | 25.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | |||
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Terlaksananya persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi penetapan RRTR | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan dokumen Pendukungnya | 25.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Tata Ruang | Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan | 25.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | ||||||||||||||||