SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Level kapabilitas APIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 46 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentese terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46 | 0.00 | 2.00 | Telah disusun Laporan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Pengukuran Kinerja | Penyususunan database target | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46 | 2.00 | 2.00 | Dokumen Perencanaan telah disusun | Dokumen disusun cukup dan tepat | 100.00 | Angka | ||||||
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 46 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 46 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Tersedianya Dukungan Teknis Pelayanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi | Tersusunnya dokumen kebijakan teknis Bidang Pengasawan dan Fasilitasi Pengawasan | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal (Inspektorat Kabupaten) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Hasil Pengawasan Sesuai dengan Bidang Pengawasan yang Diselesaikan Tepat Waktu | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP | 46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Pengawasan Desa | Pengawasan Desa | Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Desa | 46 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya pengawasan intern yang memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja | 46 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 46 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya informasi hasil pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 46 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika | Nilai SAKIP OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Kominfo | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Orang | ||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk papan informasi di alun-alun dan guntingan pers | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Kominfo | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak dan siap pakai | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terpelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kominfo | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kelancaran operasional kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tenaga pendukung operasional kantor (PTT,THL) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Angka | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kominfo | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 44 | 100.00 | 100.00 | Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah | 100.00 | Dokumen | |||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kominfo | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 44 | 100.00 | 100.00 | Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah | 100.00 | Dokumen | |||||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 69 | 3.00 | 100.00 | 3,333.33 | Angka | ||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 69 | 16.00 | 100.00 | 625.00 | Angka | ||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 69 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 69 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 69 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Angka | ||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Angka | ||||
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | Angka | ||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||